Ikatan Ekologis Bambu Penglipuran

Budaya – KOMPAS Minggu, 8 November 2009.

Apa manfaat yang dapat diperoleh dan bambu? Coba tanyakan hal itu kepada masyarakat Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Jawaban yang beragam pada awalnya hanya akan bermuara pada dua hal: menghidupi sekaligus melindungi.

Sekitar 75 hektar atau lebih dari 50 persen dari total lahan seluas 112 hektar di Penglipuran adalah hutan bambu. Hutan itu mengelilingi hampir seluruh wilayah desa, mulai dari arah timur laut desa, utara, barat, dan selatan. Dari total 75 hektar itu, 5 hektar di antaranya merupakan tanah milik desa yang dikelola oleh para pengurus desa adat setempat. Dan dari 5 hektar itu, 1,5 hektar di antaranya melingkupi kawasan pura desa setempat.

Menyusuri hutan bambu Penglipuran memberikan pengalaman yang mistis. Siang sekalipun, seperti ketika kami datang ke sana, akhir Oktober lalu, keheningan melingkupi hutan itu. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan bermotor yang melalui jalan aspal yang menghubungkan desa dengan desa-desa tetangga. Jika kita menyusuri kawasan hutan di sebelah timur laut ke arah utara desa, hutan bambu tersaji di sepanjang 3 kilometer perjalanan, tersambung dengan hutan bambu milik Banjar Buungan, Desa Tiga, yang luasnya mencapai 9 hektar.

“Sebagian besar warga memang hidup dari menjual bambu, baik dalam bentuk utuh maupun diubah menjadi kerajinan. Desa juga hidup karena bambu. Jika sebagian wilayah Bali harus mendatangkan bambu dari luar pulau untuk keperluan adat dan upacara keagamaan, kami langsung ambil saja,” kata Wayan Supat, kelian (ketua) adat Penglipuran.

Tebang pilih
Berdasarkan penelitian Kebun Raya Eka Karya Bedugul, kata Supat, sedikitnya terdapat 13 jenis bambu yang hidup di hutan Desa Penglipuran. Jenis yang paling banyak jumlahnya adalah jenis jajang hitam, jajang hijau, jajang kuning, serta jajang loreng. Secara turun-temurun, warga desa setempat memberlakukan sistem tebang pilih demi alasan ekologis. Dalam satu rumpun bambu, misalnya, rata-rata hanya dipotong 2-3 batang saja. Itu pun dilihat dari besarnya batang bambu serta selubung batangnya.

“Setiap enam bulan sekali rata-rata ditebang pilih. Paling mudah memang dilihat dari seluhung batangnya, jika sudah mengelupas sebagian besar, berarti siap ditebang. Juga harus dilihat jumlahnya, pokoknya harus menyisakan satu bung (bambu yang masih kecil) dan kakak bung (yang lebih tua dari bambu kecil),” kata Nyoman Mulih, warga Banjar Buungan yang berprofesi sebagai penebang bambu. Bersama 3 - 4 rekannya seprofesi, ia biasa dipanggil oleh warga di Buungan dan Penglipuran.

Supat menjelaskan, keberadaan hutan bambu di desanya disesuaikan dengan tata guna lahan yang diteruskan secara turun-temurun sesuai dengan awig-awig (aturan) desa setempat. Dari total lahan seluas 112 hektar di Penglipuran, misalnya, telah jelas penggunaannya. Kawasan pertanian di desa itu meliputi lahan seluas 25 hektar, pemukiman 9-10 hektar, dan tempat suci sekitar 2 hektar.
“Jika ada yang berkeinginan mengubah tata guna lahan, maka harus ada persetujuan desa adat Sementara ini memang belum pernah ada yang ingin mengubahnya, ” kata Supat. Terhadap upaya perubahan tata guna lahan yang dilakukan dari pihak luar pun ditanggapi serupa secara adat. Tahun 2004, misalnya, sempat ada tawaran pembelian (yang berarti pembukaan lahan yang termasuk di hutan bambu Penglipuran) 8 hektar lahan di timur laut desa itu. “Katanya akan diperuntukkan gudang pusdiklat sebuah bank milik pemerintah. Aturan secara tegas menyatakan tidak boleh dijual dan setelah dirapatkan dengan seluruh warga desa, maka tanah itu pun memang tidak dijual,” kata Supat.

Sinergi pariwisata
Mempertahankan tata guna lahan di Penglipuran, termasuk keberadaan hutan bambu, dimaknai sebagai upaya melindungi diri. Ditegaskan Supat, ikatan warga secara ekologis dengan bambu-bambu di desanya teramat kuat. Mereka pun berusaha menjaga keseimbangan dalam menempatkan fungsi dan manfaat hutan bambu itu, terutama dari sisi ekonomis dan ekologis. Dilihat dari sisi ekologis hal itu sangat jelas. Terletak di lereng selatan Gunung Batur dengan kondisi topografis miring dan terdiri dari lereng-lereng bukit maka letak hutan bambu di sebelah utara desa mengamankan desa itu dari bahaya banjir. Sementara di sisi barat dan selatan, hutan bambu juga menjaga desa itu dari kemungkinan longsor karena berbatasan langsung dengan lereng-lereng sungai yang cukup dalam.

Sikap menjaga hutan bambu Penglipuran itu pada akhirnya menjadi satu bagian sikap warga dalam menjaga kekhasan Penglipuran sebagai salah satu desa Bali Aga atau Bali tua di Bali. Kondisi itu sinergis dengan semangat memelihara keaslian sekaligus keunikan desa yang juga kondang sebagai desa wisata itu.

Yang paling kentara, misalnya adalah menjaga kawasan desa yang tersusun rapi sedemikian rupa sehingga dua bagian kapling memiliki bentuk bagian depan yang sama, yakni terbuat dari bahan tanah untuk tembok dan bagian atap bambu. Penataan taman dan saluran air yang bersih membuat desa ini terasa asri. Jalan utama desa tak menggunakan aspal, melainkan dari batu-batuan gunung yang dimodifikasi dengan paving atau batu konblok. Jangan harap ada tempat sampah di jalan utama desa itu. Awig-awig setempat mewajibkan warga menyapu halaman dan jalan dua kali sehari, pagi dan sore hari. Juga adanya kewajiban memotong rumput yang ada di taman jalan dua kali sebulan. Kalau hal itu tak dipatuhi, maka denda Rp 10.000 akan diberlakukan.

“Intinya kami menerapkan konsep Tri Hita Karana sebaik mangkin. Hubungan harmonis dengan Yang Kuasa, antar warga, dan dengan alam. Keselarasan hidup itulah yang kami cita-citakan,” kata Supat. *(Benny Dwi Koestanto dan Putu Fajar Arcana).