Birokrasi adalah sesungguhnya yang menjalankan pemerintahan. Birokrasi-lah sebenarnya yang menterjemahkan kebijakan para politikus yang memimpin negara/daerah atau pemerintahan menjadi sesuatu program yang bisa diterapkan kedalam kegiatan masyarakat sehari hari.
Birokrasi bukan alat politik dari golongan yang berkuasa melainkan kalau dilihat dari inti tugasnya maka birokrasi adalah sebenarnya pemerintah itu sendiri. Jabatan politik barangkali bisa lowong untuk sementara akan tetapi birokrasi haruslah tetap ada. Di beberapa negara dengan pemerintahan parlementer dimasa yang lalu, pemerintah yang berkuasa bisa saling silih berganti akan tetapi negaranya tetap stabil dan agenda pemerintahan tetap saja berjalan karena jasa birokrasi. Italia atau Jepang pernah mengalami masa yang demkian.
Walaupun demikian, birokrasi itu juga sebenarnya tidak selalu dengan benar menjabarkan tugas tugas yang dibebankan kepada mereka. Inertia dan penyakit melempem, yaitu tidak responsive terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sering terjadi. Melebarnya birokrasi kedalam berbagai kegiatan menyebabkan mereka menjadi lamban. Berbagai pemerintahan yang reformis biasanya berusaha memberikan obat kejutan supaya birokrasi lebih berdaya guna.
Di dalam permulaan jaman Wijoyo Nitisastro menangani perekonomian, debirokratisasi adalah salah satu programnya yang penting. Birokrasi mau dikecilkan sampai kepada suatu yang pas diperlukan akan tetapi akhirnya tidak ada kelanjutan dari program ini. Bahkan birokrasi menjadi semakin meluas dan semakin tidak efective. Membengkaknya birokrasi bukan masalah negara kita saja. Tidak sedikit calon Presiden di Amerika yang berjanji akan mengecilkan birokrasi kalau mereka menang. Di berbagai negara kesempatan berkuasa satu golongan memberikan peluang kepada mereka untuk menjejalkan orang orang yang dianggap membantu kemenangan mereka kedalam jajaran birokrasi. Karena itulah di Amerika ada ketentuan, Presiden tidak seenaknya bisa membawa orang baru kedalam jajaran birokrasi.
Kemenangan dan dimulainya satu pemerintahan baru hanya memberikan kesempatan penggantian kl 2500 orang pejabat kepada seorang Presiden dan orang orang yang diganti itu adalah pimpinan berbagai badan dimana sebagian diantaranya memerlukan persetujuan Congress. Karena tugas tugasnya didalam menjalankan pemerintahan negara, pada suatu saat sering sekali birokrasi merasa bahwa hanya mereka sajalah para birokrat yang bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan berdaya guna. Kesombongan ini yang menyebabkan pada akhirnya jauhnya dan terpisahnya birokrasi dengan rakyat dan mereka sering lupa bahwa tugas utama mereka sebenarnya adalah sebagai abdi dan pelayan masyarakat.
Dengan mengabdi kepada pemerintah yang berkuasa, birokrasi sesungguhnya adalah mengabdi kepada rakyat yang memilih pemerintah yang bersangkutan. Didalam jamannya Suharto dan Ali Murtopo, terjadi perkembangan lebih jauh, dimana birokrasi itu malah dijadikan alat politik dan dianggap sebagai satu kekuatan politik. Akibat buruk dari keputusan itu masih terasa sampai sekarang. Sejalan dengan korupnya klik yang berkuasa, birokrasi akhirnya menjadi raksasa gendut yang lamban, rakus akan tetapi nafsu makannya tidak berkurang.
Dan melihat keadaan negara kita sekarang, birokrasi sudah menjadi semacam stake holder dari semua kegiatan perekonomian dan penyebab pokok dari tingginya biaya produksi juga adalah karena sogokan untuk birokrasi adalah salah satu biaya tetap (fixed cost) didalam perhitungan ongkos produksi. Rendahnya produktivitas dan tingginya biaya produksi menyebabkan produk kita sulit bersaing bahkan dinegara kita sendiri. Kalau kita tidak cukup waspada dan berjuang keras maka sebentar lagi negara kita secara ekonomis akan menjadi koloni. Sebagai kelompok yang ikut berkepentingan didalam setiap kegiatan perekonomian, birokrasi menempatkan dirinya sebagai golongan yang tetap diuntungkan, terlepas dari keadaan perekonomian itu sendiri. Didalam kegiatan ekonomi yang menaik atau turun, lesu atau bergairah, birokrasi tetap hidup dan relative lebih makmur dibandingkan dengan sektor masyarakat yang lainnya.
Birokrasi juga adalah stock-holder dari setiap kegiatan perekonomian, karena didalam setiap perijinan dan pemanfaatan jasa banking sector, pemilik konglomerasi dan birokrasi sudah menjambret (snatched) terlebih dahulu sebahagian besar fasilitas kredit yang dikucurkan. Pengertian stock-holder disini adalah didalam pengertian pemilik saham minus (negative), karena didalam perhitungan pembayaran hutang dan bunga, apa yang telah dicuri terlebih dahulu tetap merupakan biaya yang harus diperhitungkan. Perhitungan pinjaman 100 juta rupiah tatap harus diperhitungkan 100 juta rupiah ditambah bunga, walaupun uang yang sebenarnya dipergunakan untuk usaha hanya 30 juta, mungkin bahkan hanya 1 juta saja. Jadi bisa dibayangkan berapa harga jual suatu produk yang investasinya hanya 30 juta atau 1 juta, akan tetapi dibebani pembayaran cicilan hutang dan bunga sebesar 100 juta! Sudah bisa dipastikan perusahannya sendiri dan banknya ambruk.
Dan praktek seperti ini sampai sekarang masih tetap berjalan. Terdapat persekongkolan, semacam racket atau kejahatan yang terorganisir yang pada akhirnya pasti bisa membikin ambruk negara. KKN bukan lagi kejahatan perseorangan yang terisolir dan bisa segera ditangani, yang memang pasti ada dan terjadi dimanapun, akan tetapi yang sudah melibatkan berbagai fihak didalam sistim negara ini.
Di dalam bidang jasa pembangunan umum (infrastructure, rumah sakit, bendungan dll), hal yang serupa juga terjadi dan akan sangat jelas terlihat pada pelayanan yang bisa diberikan oleh jasa pembangunan umum ini kepada masyarakat. Jalan raya yang biaya pembangunan sesungguhnya hanya 1 miliar, akan tetap memberikan tingkat/kwalitas jasa sebesar I miliar walaupun biaya yang telah dekeluarkan oleh pembayar pajak adalah 10 miliar. Akan tetapi beban pemerintah kan tetap 10 miliar dan kalau pembiayaan ini dari bank (Bank Dunia dll), pembayaran kembalinya kan tetap 10 miliar ditambah bunga, walaupun rakyat sebagai pembayar pajak hanya menikmati jasa jalan raya yang hanya berharga 1 miliar dan bukan 10 miliar. Belum lagi sekongkol atas proyek siluman yang hanya ada diatas kertas tetapi pengeluaran biaya tetap terjadi. Jelas tidak akan ada jasa umum yang bisa diberikan kepada masyarakat akan tetapi masyarakat/negara tetap dibebani dengan biaya siluman ini.
Agus S. Mantik
Pemerhati masalah Sosial tinggal di Jakarta
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !