Kereta Telah Jadi Kebutuhan

Pembiayaan Menjadi Kunci Mewujudkan Transportasi Massal

Harian Kompas Cetak | Selasa, 11 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kota-kota besar sudah terjebak oleh masalah kemacetan. Kini mereka berupaya agar kereta bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka mempunyai harapan besar agar transportasi perkotaan itu bisa terwujud. Akan tetapi, pembiayaan dalam proyek infrastruktur tersebut menjadi masalah.

Dengan populasi penduduk lebih dari 28 juta jiwa, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan sistem transportasi massal untuk menopang mobilitas warganya. Dalam situasi jalan yang kelebihan beban, kereta dinilai menjadi moda angkutan massal yang ideal bagi wilayah ini.

Sejumlah pejabat kota yang diwawancarai pekan lalu dan Senin (10/8) menyatakan, transportasi massal dengan kereta api telah menjadi kebutuhan.

Studi Kementerian Perhubungan dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada proyek Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy (JAPTraPIS) tahun 2012 mencatat, jumlah perjalanan harian komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta mencapai 6,9 juta perjalanan per hari, sementara di dalam DKI Jakarta mencapai 18,7 juta perjalanan per hari.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengibaratkan Jakarta sebagai kota yang sakit karena bertahun-tahun tertinggal dalam pembangunan transportasi massal. Beban jalan semakin berat karena cepatnya laju pertumbuhan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pihaknya mempercepat segala bentuk penguatan angkutan massal, termasuk integrasi angkutan-angkutan umum dengan transjakarta serta kereta cepat massal MRT dan kereta ringan LRT.

Daerah penyangga juga menyatakan perlu untuk mempercepat pembangunan transportasi massal berbasis kereta, yaitu LRT, selain kereta komuter KRL yang sudah ada.

Bupati Bogor Nurhayanti dan Wali Kota Bogor Bima Arya percaya pembangunan LRT akan memecah kepadatan lalu lintas komuter di Kabupaten Bogor yang berpenduduk 5,3 juta jiwa dan di Kota Bogor yang berpenduduk 1,1 juta jiwa. Di wilayah Bogor Raya, penumpang harian KRL yang berangkat dari Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, dan Citayam berkisar 250.000 orang.

Sementara itu, Bekasi merencanakan LRT yang menjangkau Kota Bekasi akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi meminta lokasi stasiun kereta ringan harus dapat terakses oleh angkutan umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman mengatakan, kereta ringan yang menjangkau Bekasi merupakan bagian dari koridor Cawang-Bekasi Timur. Di sepanjang koridor itu menurut rencana terdapat tiga stasiun yang terdapat di Kota Bekasi, yakni Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Jatibening. Jalur kereta ini akan bersisian dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pemerintah Kota Tangerang telah menawarkan kepada Kementerian Perhubungan rencana penataan Terminal Poris dan Stasiun Batu Ceper untuk menjadi transit oriented development (TOD). Rencana ini untuk mengurai kemacetan yang ada. Dalam Rencana Induk Transportasi Daerah, Terminal Poris yang bersatu dengan Stasiun Kereta Batu Ceper akan menjadi pusat moda transportasi massal terintegrasi.

"Rencana pembangunan TOD terminal terpadu ini sudah kami laporkan kepada Kementerian Perhubungan. Pada dasarnya mereka setuju, apalagi Terminal Poris akan disatukan dengan Stasiun Batu Ceper," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismanyah.

Pembiayaan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang juga hendak membangun transportasi massal mengakui, salah satu tugas terberat bagi kepala daerah adalah mewujudkan transportasi massal terpadu. Akan tetapi, investasinya sangat mahal, sementara kondisi keuangan daerah (APBD) amat terbatas.

Proyek monorel di Bandung itu nilai invetasinya relatif mahal, sekitar Rp 6 triliun untuk dua koridor dengan 37 stasiun. Karena keterbatasan APBD, pembangunannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu koridor I terlebih dahulu.

"Solusi transportasi massal, pendanaannya tidak bisa hanya dari satu sumber. Seperti halnya kereta cepat itu dibiayai oleh swasta. Oleh karena itu, bagi daerah yang kondisi keuangannya sangat terbatas, akan sulit membangun sistem transportasi massal berbasis rel, yang akhirnya mereka hanya mengandalkan angkutan kota dan bus," ucap Ridwan.

Tiongkok serius

Pemerintah Tiongkok menunjukkan keseriusannya bekerja sama dan mengembangkan kereta cepat di Indonesia. Dalam proposal dan studi kelayakan yang diajukan, pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung itu sejauh 150 kilometer. Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi Tiongkok Xu Shaoshi mengatakan hal itu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

(SEM/UTI/DEN/MKN/PIN/ILO/BRO/WHY/MAR)